Regulasi Baru Desa Baru

23 Juni 2018 16:21:42 SID Kedisan Perpustakaan Online

Arah dan jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa, yang menjadi hak desa, merupakan isu yang hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintaha baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun melahirkan UU Desa ini membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang. Kita percaya pada sebuah diktum: “Peraturan bukan segalagalanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan cepat menghasilkan keburukan”.  Baca selengkapnya

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini. Gunakan bahasa yang santun dan komentar baru terbit setelah disetujui Admin.

CAPTCHA Image
[ Ganti Gambar ]
Isikan kode di gambar

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Perbekel Sekretaris Desa Kelian Banjar Dinas Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra dan Pembangunan Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kaur Umum Bendahara Staff SID PENYULUH BAHASA BALI PLKB DESA KEDISAN

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookYouTube

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

STATISTIK VIRUS CORONA