Kewenangan Desa dan Regulasi Desa

22 Juni 2018 20:58:34 SID Kedisan Perpustakaan Online

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development. selengkapnya

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini. Gunakan bahasa yang santun dan komentar baru terbit setelah disetujui Admin.

CAPTCHA Image
[ Ganti Gambar ]
Isikan kode di gambar

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Perbekel Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra dan Pembangunan Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kaur Umum Bendahara Staff SID Kepala Lingkungan/Dusun PENYULUH BAHASA BALI PLKB DESA KEDISAN

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookYouTube

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung